Oleh: Segara Budi Wijaya)*
Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, namun ironi yang kerap muncul adalah masyarakat pesisir dan nelayan belum sepenuhnya menikmati manfaat besar dari kekayaan laut nasional. Karena itu, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor kelautan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) layak dipandang sebagai upaya strategis membangun fondasi ekonomi laut berkelanjutan berbasis kesejahteraan rakyat.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo, pada 9 Mei 2026 menjadi simbol kuat bahwa pembangunan pesisir kini ditempatkan sebagai agenda utama pembangunan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa konsep ekonomi biru atau blue ocean economy akan menjadi arah besar pembangunan sektor kelautan Indonesia.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pemerintah akan melakukan pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran melalui pendekatan ekonomi biru. Dalam pandangannya, sektor kelautan harus menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat.
Komitmen pemerintah semakin terlihat melalui rencana pembangunan 1.582 kapal ikan yang nantinya dikelola melalui koperasi nelayan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya transformasi pendekatan negara terhadap sektor perikanan. Selama ini, banyak nelayan Indonesia menghadapi keterbatasan armada, akses pembiayaan, hingga lemahnya rantai distribusi hasil tangkapan.
Akibatnya, nilai ekonomi laut nasional justru lebih banyak dinikmati pihak luar atau pemain besar yang memiliki modal kuat. Melalui koperasi nelayan, pemerintah sedang membangun model ekonomi kolektif agar nelayan kecil memiliki akses terhadap alat produksi, penguatan posisi tawar, serta jaminan keberlanjutan usaha.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa para nelayan harus menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan didominasi pihak asing. Dalam konteks tersebut, penguatan kampung nelayan menjadi bagian penting dari upaya besar pemerintah membangun kemandirian ekonomi nasional.
Dalam konteks ini, Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar proyek infrastruktur pesisir. Program tersebut merupakan desain besar untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pantai. Fasilitas seperti pabrik es, cold storage, docking kapal, shelter pendaratan ikan, hingga kios perbekalan menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun ekosistem industri perikanan dari hulu hingga hilir.
Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Tahap I dan II, Trian Yunanda, menyampaikan bahwa pembangunan tahap pertama KNMP di 65 lokasi telah selesai 100 persen pada akhir April 2026. Menurutnya, pemerintah kini fokus memastikan seluruh fasilitas dapat segera beroperasi optimal agar benar-benar mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Ia juga menegaskan bahwa Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP dibentuk untuk memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara efektif, sistematis, dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan program tersebut.
Keberadaan fasilitas penyimpanan modern memungkinkan ikan hasil tangkapan tetap berkualitas tinggi sehingga memiliki nilai jual lebih baik. Dengan demikian, nelayan tidak lagi bergantung pada tengkulak atau menjual ikan dengan harga murah karena keterbatasan penyimpanan. Langkah ini juga sejalan dengan visi peningkatan ekspor produk perikanan nasional yang selama ini masih menghadapi tantangan standar mutu dan efisiensi distribusi.
Apa yang dilakukan pemerintah juga relevan dengan situasi global saat ini. Dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi internasional. Dalam kondisi tersebut, sektor kelautan menjadi salah satu sumber ketahanan ekonomi yang sangat potensial bagi Indonesia.
Negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ini memiliki sumber daya ikan melimpah, jalur perdagangan strategis, serta jutaan tenaga kerja di sektor pesisir. Karena itu, penguatan kampung nelayan sesungguhnya adalah investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sebanyak 65 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama telah selesai dibangun hingga April 2026. Ini merupakan langkah awal yang signifikan untuk membangun pusat ekonomi baru berbasis kelautan di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga melakukan pendampingan keterampilan, penyuluhan, hingga dukungan pembiayaan modal melalui BLU LPMUKP KKP. Pendekatan ini penting agar masyarakat nelayan tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menjadi pelaku utama ekonomi pesisir yang mandiri dan profesional.
Di sisi lain, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga memiliki dampak sosial yang besar. Kawasan pesisir selama ini identik dengan kemiskinan struktural, akses pendidikan terbatas, serta kerentanan ekonomi akibat cuaca dan fluktuasi hasil tangkapan. Dengan modernisasi kawasan nelayan, pemerintah sedang membangun harapan baru bahwa generasi muda pesisir dapat melihat sektor perikanan sebagai profesi yang menjanjikan dan bermartabat.
Pada akhirnya, membangun kampung nelayan berarti membangun masa depan Indonesia sebagai negara maritim sejati. Laut bukan hanya ruang geografis, melainkan sumber kehidupan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa. Ketika nelayan semakin sejahtera, maka fondasi ekonomi laut berkelanjutan Indonesia akan semakin kokoh.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi Maritim
