Oleh: Arya Pratama
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui penyediaan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Program elektrifikasi nasional menjadi salah satu prioritas utama karena listrik tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga menjadi penopang aktivitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik. Dengan semangat menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat, pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah menikmati aliran listrik paling lambat pada 2029.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp520 miliar untuk Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Selain itu, pembangunan infrastruktur listrik desa juga diusulkan memperoleh anggaran sekitar Rp9,75 triliun sebagai bentuk keseriusan pemerintah mempercepat pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Bahlil Lahadalia, arahan Presiden sangat jelas, yakni memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di desa maupun dusun terpencil, dapat menikmati layanan listrik dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berharap target tersebut dapat tercapai dengan dukungan DPR serta seluruh pemangku kepentingan sehingga masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses listrik dapat segera menikmati manfaat pembangunan nasional.
Meski capaian rasio elektrifikasi nasional terus meningkat, tantangan di lapangan masih cukup besar. Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat lebih dari 10 ribu titik yang belum menikmati aliran listrik, terdiri atas sekitar 5.700 desa dan sekitar 4.400 dusun. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena pemerataan pembangunan tidak akan tercapai apabila masih terdapat wilayah yang belum memperoleh layanan dasar berupa energi listrik.
Hasil kunjungan kerja Bahlil Lahadalia ke kawasan timur Indonesia semakin memperkuat perlunya percepatan pembangunan kelistrikan. Di sejumlah pulau kecil masih ditemukan masyarakat yang menjalankan aktivitas tanpa pasokan listrik yang memadai. Wilayah di Sulawesi, Maluku, dan Papua menjadi daerah yang membutuhkan perhatian khusus melalui pembangunan jaringan distribusi maupun pembangkit listrik sesuai karakteristik wilayah kepulauan.
Pemerintah menilai pemerataan listrik akan membawa dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran listrik akan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong berkembangnya usaha mikro dan kecil, serta membuka peluang investasi di berbagai daerah. Dengan demikian, pembangunan jaringan listrik menjadi bagian penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain memperluas akses listrik desa, pemerintah juga terus mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transisi energi nasional. Salah satu langkah yang tengah disiapkan ialah revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 agar mampu mengakomodasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt.
Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris menjelaskan bahwa strategi pengembangan PLTS 100 gigawatt masih terus dimatangkan, termasuk penyusunan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Menurut Harris, seluruh pembangkit listrik yang akan terhubung ke jaringan nasional harus tercantum dalam RUPTL sehingga revisi dokumen tersebut menjadi langkah yang diperlukan.
Harris menambahkan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan PLN agar seluruh proses perencanaan berjalan sesuai kebutuhan. Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan pembangunan PLTS berkapasitas sekitar 17 gigawatt sebelum mencapai target 100 gigawatt secara bertahap. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga telah menyiapkan sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa sebagai lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus memenuhi kebutuhan listrik saat ini, tetapi juga mempersiapkan sistem ketenagalistrikan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan energi surya diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di masa mendatang.
Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir turut memperkuat optimisme terhadap tercapainya target elektrifikasi nasional. Dalam periode tersebut, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasokan energi, mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis, memperluas Program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi, memperpanjang bantuan pangan beras guna menjaga daya beli masyarakat, serta mempercepat implementasi berbagai program transisi energi. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa agenda pemerataan pembangunan terus dijalankan secara konsisten demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Program elektrifikasi nasional juga diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah. Dengan tersedianya pasokan listrik yang andal, berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kecil, hingga pariwisata akan memiliki peluang berkembang lebih cepat. Infrastruktur energi yang memadai juga menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pada akhirnya, target menghadirkan listrik bagi seluruh desa dan dusun bukan sekadar pembangunan jaringan kelistrikan, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, PLN, dan seluruh masyarakat, pemerataan akses listrik diharapkan dapat terwujud sesuai target. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta bersama-sama mendorong terwujudnya Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
*) Analis Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan
