Oleh: Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus mendorong Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Salah satu tumpuan utama yang menjadi perhatian adalah investasi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi dapat mencapai 7 persen pada akhir 2026 dan mempertahankan momentum tersebut pada 2027 sebagai bagian dari upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akselerasi investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan investasi hingga 7 persen pada akhir 2026 dan mengupayakan agar tren tersebut berlanjut pada 2027. Strategi tersebut diharapkan mampu memperluas aktivitas ekonomi sekaligus membuka semakin banyak kesempatan bagi masyarakat.
Target tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak semata-mata dipandang sebagai angka dalam indikator ekonomi. Investasi diharapkan menjadi penggerak kegiatan produksi, memperluas kapasitas industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Dengan investasi yang tumbuh secara sehat, berbagai sektor usaha memiliki ruang lebih besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan sektor swasta serta memperkuat peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa hanya mengandalkan anggaran negara. Peran swasta diperlukan untuk mempercepat realisasi proyek produktif, sementara Danantara diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengoptimalkan investasi nasional.
Purbaya menegaskan bahwa akselerasi investasi akan didukung melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara. Koordinasi antarinstrumen tersebut diperlukan agar kebijakan ekonomi dapat berjalan secara selaras dan saling memperkuat. Dengan ekosistem kebijakan yang terintegrasi, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi dunia usaha dan investor.
Penguatan investasi juga berkaitan erat dengan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Purbaya, APBN tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai katalis yang mendorong peningkatan peran sektor swasta. Dengan pendekatan tersebut, belanja negara diharapkan mampu menciptakan efek pengganda bagi kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Arsitektur Rancangan APBN (RAPBN) 2027 turut menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar Rp4.097,2 triliun. Defisit anggaran dijaga sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kerangka tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan kesehatan fiskal.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6,0 persen, inflasi dijaga pada level 2,5 persen, nilai tukar diproyeksikan sekitar Rp17.500 per dolar AS, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada 6,9 persen.
Target pertumbuhan investasi sebesar 7 persen menjadi semakin penting dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut. Investasi yang meningkat dapat memperkuat kapasitas produksi nasional, terutama apabila diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Perluasan industri, pengembangan infrastruktur, peningkatan produktivitas, serta penguatan rantai pasok domestik menjadi bagian dari proses transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih kompetitif.
Di sisi lain, peningkatan investasi perlu dibarengi dengan kepastian kebijakan dan iklim usaha yang mendukung. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan proses investasi berjalan efisien, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian agar keputusan penanaman modal dapat dilakukan dengan perhitungan jangka panjang. Sinergi pemerintah, swasta, sektor keuangan, dan Danantara menjadi penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut.
Akselerasi investasi juga diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya terkonsentrasi pada aktivitas modal tanpa menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tidak akan memberikan dampak optimal. Karena itu, pemerintah mengarahkan pertumbuhan agar dapat memperluas manfaat ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing nasional.
Dalam kerangka tersebut, investasi menjadi salah satu jalan untuk membawa perekonomian Indonesia naik kelas. Ketika modal produktif masuk ke sektor strategis, kapasitas industri dapat berkembang, lapangan kerja bertambah, dan kemampuan Indonesia menghasilkan produk bernilai tambah semakin kuat. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Purbaya menegaskan bahwa akselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memperbesar aktivitas ekonomi. Sasaran yang lebih luas adalah memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Melalui target investasi 7 persen, sinergi kebijakan ekonomi, pelibatan sektor swasta, serta optimalisasi peran Danantara, pemerintah berupaya membangun mesin pertumbuhan yang lebih kuat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menuju target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 sekaligus memperkuat fondasi Indonesia agar mampu berkembang sebagai negara dengan ekonomi yang produktif, kompetitif, dan semakin berdaya saing.
*) Pemerhati ekonomi
