*) Oleh : Dian Amanda Sasmi
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut, terus diperkuat pemerintah melalui pola komando terpadu dari tingkat pusat hingga daerah. Strategi ini menggabungkan pencegahan, deteksi dini, pemadaman darat dan udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pelibatan masyarakat dan pemegang izin.
Langkah terpadu tersebut menjadi penting karena lahan gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kawasan biasa. Api dapat merambat di bawah permukaan dan kembali muncul ketika kondisi lahan masih kering. Karena itu, pemadaman tidak cukup hanya dilakukan dengan membasahi titik api, tetapi juga harus menjaga kelembapan gambut dan memastikan sumber api benar-benar terkendali.
Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di wilayah prioritas. BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, BMKG, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat bergerak dalam satu pola penanganan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menekankan bahwa pengendalian karhutla perlu mengutamakan pencegahan dini dan pembenahan tata kelola dalam jangka panjang. Menurutnya, kesiapan personel, peralatan, pemantauan tinggi muka air tanah, serta pengelolaan kawasan gambut harus dilakukan sejak sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih besar.
Pendekatan tersebut terlihat dari penguatan pengawasan terhadap kawasan rawan, termasuk areal yang dikelola pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pemerintah mendorong setiap pengelola kawasan memastikan sarana pemadaman, regu pengendalian kebakaran, patroli, serta sistem pemantauan berada dalam kondisi siap digunakan.
Di tingkat operasional, komando terpadu juga menghubungkan kekuatan udara dan darat. Pemerintah mengerahkan helikopter untuk water bombing sekaligus memperkuat pasukan pemadam di lokasi. Hingga September 2026, pemerintah menyebut 64 pesawat telah digunakan untuk mendukung penanganan karhutla sejak Agustus, terdiri atas 55 pesawat BNPB dan sembilan pesawat TNI.
Sementara, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menilai sinergi antara operasi darat dan udara menjadi bagian penting dalam menghadapi karakter kebakaran gambut. Menurutnya, operasi udara seperti water bombing dan OMC perlu berjalan bersama pengerahan Satgas Darat agar titik api dapat ditangani secara lebih cepat dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Pola tersebut telah diterapkan di sejumlah provinsi prioritas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di wilayah-wilayah tersebut, posko menjadi pusat koordinasi untuk menghubungkan informasi dari lapangan dengan keputusan operasional, termasuk menentukan kebutuhan personel, peralatan, armada udara, dan dukungan pemerintah daerah.
Selain pemadaman, strategi pembasahan gambut juga menjadi perhatian. Operasi Modifikasi Cuaca dilaksanakan untuk meningkatkan peluang hujan dan membantu menjaga kelembapan lahan. BMKG mencatat sejumlah pelaksanaan OMC pada 2026 memang diarahkan untuk pembasahan gambut dan penanganan karhutla, antara lain di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Aceh.
Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLH/BPLH Dasrul Chaniago menjelaskan bahwa OMC memiliki fungsi pendukung dalam penanganan karhutla, terutama untuk membantu pembasahan lahan gambut. Dengan kondisi gambut yang lebih basah, upaya pemadaman di darat dapat dilakukan secara lebih efektif sekaligus mengurangi risiko api kembali muncul.
Komando terpadu juga diperkuat dengan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, serta unsur pelaku usaha ditempatkan sesuai kebutuhan wilayah. Pola ini membuat penanganan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dapat bergerak langsung berdasarkan kondisi aktual di daerah.
Pada September 2026, BNPB juga memperkuat koordinasi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terutama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan operasi darurat sekaligus menangani dampak karhutla terhadap masyarakat.
Ke depan, pengendalian karhutla gambut membutuhkan kesinambungan antara pencegahan dan pemadaman. Pemantauan titik panas, patroli, pengelolaan tata air gambut, kesiapan sarana pemadam, edukasi masyarakat, hingga penegakan aturan perlu berjalan dalam satu rangkaian.
Dengan komando yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, pemerintah memiliki mekanisme untuk menggerakkan sumber daya secara lebih cepat ketika risiko meningkat. Pendekatan ini sekaligus menempatkan perlindungan masyarakat, kualitas udara, dan keberlanjutan ekosistem gambut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan karhutla.
Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan daerah juga menjadi bagian penting untuk menekan potensi kebakaran sejak tahap awal. Dengan dukungan data cuaca, pemantauan kondisi lahan, serta respons cepat terhadap indikasi kebakaran, penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Konsistensi langkah tersebut diharapkan memperkuat ketahanan wilayah rawan sekaligus mengurangi risiko gangguan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan lingkungan akibat karhutla.
Selain penguatan operasi di lapangan, keterlibatan masyarakat di kawasan rawan juga perlu terus diperluas sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang. Masyarakat dapat menjadi unsur terdepan dalam mendeteksi titik api, menjaga lahan dari praktik pembakaran, serta menyampaikan informasi secara cepat kepada aparat dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut penting agar pengendalian karhutla tidak hanya bergantung pada respons ketika kebakaran terjadi, tetapi semakin bertumpu pada pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan.
)* Penulis merupakan pengamat kebijakan dalam negeri
