Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menjadi strategi untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin berdampak bagi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan mengalihkan ruang fiskal ke berbagai program prioritas di bidang gizi, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun yang dijalankan sejak Januari 2025 bukan sekadar pemangkasan belanja, melainkan fondasi untuk memperkuat kualitas APBN agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
“Di balik potong anggaran tersebut adalah pijakan fundamental untuk membuat APBN yang lebih berdampak kepada masyarakat. Sehingga efisiensi tersebut bisa digunakan untuk program unggulan bagi rakyat,” kata Suahasil di Jakarta.
Menurutnya, hasil efisiensi tersebut telah mendukung pelaksanaan sejumlah program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta program Cek Kesehatan Gratis yang telah dimanfaatkan puluhan juta masyarakat. Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan melalui renovasi puskesmas dan rumah sakit umum daerah agar fasilitas dan peralatan kesehatan semakin memadai.
Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan fiskal akan terus diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki penerimaan negara. “Tugas kami adalah menjaga agar stabilitas ekonomi dan fiskal bisa tetap terjaga. Kita harus lakukan terus, memastikan bahwa ekonomi tumbuh stabil dan penerimaan negara semakin membaik,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menilai kebijakan efisiensi merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional menghadapi dinamika geopolitik dunia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, ia menekankan pentingnya menjaga kekayaan alam sebagai modal utama bangsa untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
“Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita, sumber alam kita,” ujar Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa dalam situasi ketidakpastian global, kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Meski demikian, Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang mengedepankan hubungan baik dengan seluruh negara tanpa mengesampingkan kepentingan nasional.
Melalui kombinasi efisiensi anggaran dan penguatan program prioritas, pemerintah menilai APBN dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat perlindungan sosial, serta menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. (*)
