Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Di tengah dinamika politik dan berkembangnya berbagai narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat, peran tokoh adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda Papua menjadi semakin strategis dalam menjaga stabilitas serta memperkuat semangat kebangsaan.
Komitmen tersebut penting seiring berkembangnya dinamika politik terkait rencana upacara rekonsiliasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat Papua diharapkan menyikapi perkembangan tersebut secara bijaksana dengan mengedepankan persatuan, kedamaian, dan penghormatan terhadap hukum. Berbagai perbedaan pandangan politik hendaknya tidak berkembang menjadi konflik yang dapat merugikan kehidupan sosial dan menghambat pembangunan daerah.
Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, menilai masyarakat perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai kedudukan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia. Menurutnya, narasi politik yang disampaikan kelompok tertentu tidak dapat serta-merta dianggap mewakili keseluruhan aspirasi masyarakat Papua. Karena itu, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai ajakan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
Penguatan persatuan, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan perluasan kesempatan bagi generasi muda merupakan agenda penting untuk mendorong kemajuan Papua. Dengan memperoleh akses yang semakin baik terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan, generasi muda Papua diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa semangat kebangsaan tidak harus menghilangkan identitas budaya masyarakat Papua. Sebaliknya, keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, dan tradisi merupakan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Penghormatan terhadap kearifan lokal menjadi bagian penting dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.
Tokoh Papua sekaligus Ondofolo, Yanto Eluay, mengingatkan pentingnya masyarakat mencermati berbagai narasi mengenai situasi Papua secara objektif. Menurutnya, isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kerap dimanfaatkan dalam narasi politik kelompok ULMWP dan simpatisannya. Pada saat bersamaan, berbagai upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia, infrastruktur, dan perekonomian Papua perlu dilihat secara proporsional sebagai bagian dari agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan HAM tetap harus mendapatkan perhatian melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani berdasarkan fakta dan mekanisme hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus mencegah persoalan sosial berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Di sisi lain, pembangunan Papua perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi merupakan langkah strategis untuk memperluas kesempatan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan terbukanya peluang bagi masyarakat untuk berkembang.
Peran tokoh adat menjadi semakin penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat Papua. Nilai-nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan terhadap sesama, dan penyelesaian persoalan secara damai merupakan modal sosial yang harus terus dipelihara. Tokoh adat memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat menjadi penghubung dalam membangun komunikasi, menyampaikan aspirasi, serta mencegah berkembangnya konflik di lingkungan masyarakat.
Ondoafi Bagaiserwar, Kaleb Sawen, mengajak generasi muda Kabupaten Sarmi untuk meneladani semangat persatuan para pendahulu bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan Indonesia melalui kegiatan positif, pendidikan, dan kontribusi nyata bagi lingkungan. Perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah dengan tetap menghormati hukum serta hak setiap warga masyarakat.
Ajakan tersebut relevan dengan tantangan generasi muda di era digital. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi daerah, mempromosikan kebudayaan Papua, dan memperluas akses informasi. Namun, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh disinformasi, ujaran kebencian, maupun provokasi yang dapat mengganggu persatuan.
Pemerintah bersama tokoh adat, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan perlu memperkuat ruang dialog yang inklusif. Aspirasi masyarakat Papua harus mendapatkan perhatian dan disalurkan melalui mekanisme yang konstruktif. Komunikasi yang terbuka, pendekatan persuasif, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya stabilitas keamanan.
Pada akhirnya, menjaga keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Tokoh adat dan pemuda Papua memiliki posisi strategis untuk menanamkan nilai persaudaraan, memperkuat nasionalisme, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dukungan terhadap pembangunan juga harus diwujudkan melalui pengawasan, partisipasi, dan penyampaian aspirasi secara damai.
Papua memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari kemajuan Indonesia. Kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia merupakan modal strategis yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga persatuan, serta menolak segala bentuk kekerasan dan provokasi, Papua dapat terus bergerak menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Komitmen tokoh adat dan generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI menjadi salah satu kekuatan penting untuk memastikan pembangunan Papua berlangsung dalam suasana aman, damai, dan penuh persaudaraan.
)* Penulis Merupakan Pengamat Pembangunan Papua
