Oleh Rianti Asmara )*
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, penguatan stabilitas pangan dan energi menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditawar. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta ketidakpastian ekonomi dunia telah memberikan sinyal kuat bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, harus memperkuat ketahanan domestiknya. Oleh sebab itu, seruan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong bijak konsumsi energi sekaligus memperkuat ketahanan pangan merupakan langkah yang tepat dan relevan. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi jangka pendek dalam merespons gejolak global, tetapi juga mencerminkan upaya membangun fondasi kemandirian nasional yang berkelanjutan.
Kesadaran untuk menghemat energi, khususnya bahan bakar minyak, menjadi sangat penting di tengah potensi kenaikan harga energi dunia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lengah dan harus selalu bersiap menghadapi dampak dari dinamika global. Pandangan ini menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak bisa dilepaskan dari kemampuan negara dalam mengelola konsumsi energi secara efisien. Ketergantungan pada energi fosil yang tinggi tanpa diimbangi perilaku konsumsi yang bijak akan memperbesar beban fiskal, terutama melalui peningkatan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dukungan dari kalangan akademisi memperkuat urgensi kebijakan tersebut. Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi menilai bahwa gerakan penghematan bahan bakar memang harus digalakkan secara luas. Ia mengingatkan bahwa situasi global saat ini menuntut masyarakat untuk tidak boros dalam menggunakan energi, termasuk dengan membatasi perjalanan yang tidak mendesak. Hal ini menegaskan bahwa penguatan stabilitas energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran kolektif menjadi kunci agar kebijakan penghematan tidak berhenti sebagai imbauan, melainkan menjadi budaya.
Lebih jauh, kebijakan penghematan energi juga perlu diiringi dengan langkah strategis jangka panjang. Transisi menuju energi baru terbarukan menjadi salah satu solusi yang tidak bisa ditunda. Pengembangan biodiesel B50 serta pemanfaatan etanol sebagai bahan bakar alternatif merupakan langkah konkret yang harus terus dipercepat. Upaya ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor energi, tetapi juga memperkuat kedaulatan energi nasional. Dengan demikian, kebijakan hemat energi tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan menjadi bagian dari transformasi struktural sektor energi Indonesia.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Peneliti kebijakan publik Institute for Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro yang menekankan pentingnya membangun budaya hemat energi dari level individu hingga kelembagaan. Ia menilai bahwa masyarakat perlu didorong untuk menggunakan transportasi umum sebagai bagian dari perubahan perilaku konsumsi energi. Meski tantangan kenyamanan masih menjadi kendala, upaya ini harus terus digalakkan demi kepentingan yang lebih besar. Bahkan, keteladanan dari para pejabat publik dalam menggunakan transportasi umum dinilai dapat menjadi simbol perubahan yang kuat dan efektif.
Selain energi, sektor pangan juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam situasi global yang tidak menentu, kemampuan negara dalam memastikan ketersediaan pangan menjadi faktor penentu ketahanan sosial dan ekonomi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan cadangan beras nasional mencapai sekitar 4 juta ton, bahkan berpotensi meningkat hingga 5 juta ton, menjadi bukti bahwa fondasi ketahanan pangan Indonesia berada dalam kondisi yang kuat. Ketersediaan stok yang cukup hingga ratusan hari ke depan memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus ruang bagi pemerintah untuk fokus pada strategi jangka panjang.
Kekuatan sektor pangan ini juga didukung oleh perkembangan positif komoditas strategis lainnya, termasuk peningkatan ekspor minyak sawit mentah yang memperkuat kinerja sektor pertanian. Hal tersebuut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan domestik, tetapi juga kontribusinya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, stabilitas pangan dan energi saling berkaitan dan harus dikelola secara terintegrasi.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa meskipun kondisi pangan nasional saat ini aman, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Sektor perikanan, baik darat maupun laut, menjadi salah satu solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Diversifikasi sumber pangan menjadi langkah penting agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada satu komoditas, tetapi memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap berbagai risiko.
Kebijakan bijak konsumsi energi dan penguatan ketahanan pangan mencerminkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada stabilitas dan ketahanan nasional dalam menghadapi krisis global. Kebijakan seperti penghematan energi dan wacana kerja dari rumah menunjukkan bahwa adaptasi terhadap situasi global dapat dilakukan melalui pendekatan yang inovatif dan fleksibel.
Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Bijak dalam mengonsumsi energi dan menjaga ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi merupakan gerakan bersama yang harus dibangun secara kolektif. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memperkuat fondasi menuju kemandirian dan ketahanan nasional yang lebih kokoh.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
