Oleh : Syfianty Amelia
Gagasan mengolah batu bara menjadi bensin menandai babak baru dalam upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan kebutuhan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, pemanfaatan sumber daya domestik menjadi langkah yang semakin relevan. Indonesia tidak hanya memiliki cadangan batu bara yang besar, tetapi juga mulai mengembangkan berbagai teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut. Karena itu, gagasan produksi bensin dari batu bara layak ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi.
Presiden Prabowo Subianto telah membuka arah kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa Indonesia akan mengembangkan bensin berbasis batu bara. Pernyataan itu melanjutkan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya domestik, termasuk pengembangan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Implementasi B50 menjadi salah satu contoh bagaimana komoditas dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Langkah tersebut memiliki arti strategis karena kebutuhan bahan bakar Indonesia sangat besar. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri membuat perekonomian nasional turut terpengaruh oleh dinamika harga komoditas, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta perubahan kondisi ekonomi global. Semakin besar kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya dari sumber daya sendiri, semakin terbuka ruang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan mengurangi tekanan terhadap devisa.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa energi alternatif berbasis batu bara merupakan salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, teknologi pengolahan batu bara saat ini telah berkembang sehingga batu bara berkalori rendah sekalipun dapat diolah menjadi gas maupun minyak. Pemerintah juga melihat peluang kerja sama teknologi dengan sejumlah perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengembangan pengolahan batu bara.
Dari sisi teknologi, gagasan tersebut bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Teknologi coal-to-liquid atau CTL telah lama dikembangkan di sejumlah negara. Prosesnya secara umum dimulai melalui gasifikasi batu bara untuk menghasilkan synthetic gas atau syngas yang terdiri atas karbon monoksida dan hidrogen. Syngas selanjutnya dapat diproses menjadi metanol dan diarahkan untuk menghasilkan berbagai produk, termasuk bahan bakar cair.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa teknologi bukan lagi satu-satunya persoalan. Tantangan yang lebih besar justru terletak pada bagaimana membuat produk tersebut memiliki keekonomian yang kompetitif. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Sudirman Widhy menilai teknologi untuk mengubah batu bara menjadi gasoline telah tersedia, tetapi persoalan utamanya adalah keekonomian. Investasi awal yang besar serta biaya operasional yang tinggi menjadi faktor yang harus diperhitungkan secara matang.
Catatan tersebut penting agar ambisi hilirisasi tidak berhenti pada keberhasilan membangun fasilitas produksi. Sebuah proyek energi harus mampu menunjukkan kelayakan dari sisi teknologi, pembiayaan, biaya produksi, kesinambungan bahan baku, hingga pasar produk. Ketersediaan batu bara dalam jumlah besar tidak otomatis menjadikan bensin berbasis batu bara lebih murah atau lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar berbasis minyak.
Pengalaman pengembangan dimethyl ether atau DME dari batu bara juga dapat menjadi pelajaran. Teknologi yang tersedia dan bahan baku yang melimpah belum tentu cukup untuk memastikan investor bertahan apabila struktur biaya proyek belum memberikan kepastian keekonomian. Karena itu, rencana bensin berbasis batu bara perlu dibangun dengan perhitungan yang lebih komprehensif agar tidak menghadapi persoalan serupa.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai produksi bensin dari batu bara secara teknis realistis karena teknologi gasifikasi dan konversi menjadi bahan bakar cair telah tersedia. Namun, ia menekankan pentingnya pilot project dan feasibility study sebelum pembangunan fasilitas dalam skala besar. Tahapan tersebut diperlukan untuk menguji efisiensi proses, kualitas produk, kebutuhan investasi, biaya produksi, serta prospek komersialnya.
Pendekatan bertahap menjadi penting karena proyek CTL membutuhkan modal yang tidak kecil. Pemerintah dapat mengembangkan proyek percontohan dengan melibatkan BUMN energi dan pertambangan, sekaligus membuka ruang bagi mitra teknologi serta investor swasta. Keterlibatan PT Bukit Asam dan Pertamina, misalnya, dapat menjadi bagian dari ekosistem pengembangan yang menghubungkan sumber bahan baku dengan kemampuan pengolahan dan distribusi energi.
Skema pembiayaan juga perlu dirancang secara transparan. Keterlibatan Danantara, BUMN, perusahaan tambang, investor swasta, maupun mitra teknologi asing dapat dipertimbangkan sesuai hasil studi kelayakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap bentuk dukungan memiliki dasar ekonomi yang jelas dan memberikan manfaat bagi kepentingan energi nasional dalam jangka panjang.
Karena itu, optimisme terhadap kemampuan Indonesia harus berjalan bersama kehati-hatian dalam menghitung biaya dan risiko. Pernyataan Presiden Prabowo tentang pengembangan bensin dari batu bara telah membuka arah baru kebijakan energi, sementara pandangan Bahlil, Sudirman Widhy, dan Bisman Bhaktiar menunjukkan bahwa peluang tersebut membutuhkan kerja teknis dan ekonomi yang serius. Indonesia memiliki sumber daya dan mulai memiliki pilihan teknologi. Tantangan berikutnya adalah memastikan sumber daya tersebut benar-benar dapat diolah menjadi energi yang layak, efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional.
*penulis adalah pengamat energi
