Oleh : Rahmat Sulistyo )*
Koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat rencana evaluasi klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) dinilai tidak serta-merta mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi nasional. Dinamika pasar menjadi momentum bagi pemerintah, BEI, dan OJK untuk melanjutkan penguatan transparansi, integritas, dan tata kelola pasar modal guna menjaga kepercayaan investor. Pemerintah bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun berupaya memperkuat reformasi agar kepercayaan investor domestik maupun global tetap terjaga.
Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menjelaskan bahwa kategori Standalone Market atau Pasar Mandiri yang diusulkan MSCI bukan merupakan tingkatan terendah dalam klasifikasi pasar saham global. Menurutnya, kategori tersebut merupakan klasifikasi tersendiri bagi pasar yang membutuhkan perhatian dan pengawasan lebih lanjut. Iding menegaskan, penilaian terhadap kategori ini perlu dipahami secara tepat agar tidak menimbulkan persepsi keliru mengenai kualitas pasar modal Indonesia di mata investor.
MSCI selama ini membagi klasifikasi pasar menjadi tiga kategori utama, yakni Developed Market atau Pasar Maju, Emerging Market atau Pasar Berkembang, serta Frontier Market atau Pasar Perintis. Sementara itu, Standalone Market berada di luar ketiga kelompok tersebut. Oleh karena itu, wacana perubahan klasifikasi pasar Indonesia perlu dicermati berdasarkan pertimbangan dan indikator yang digunakan MSCI, bukan semata-mata ditafsirkan sebagai bukti kemunduran ekonomi nasional.
Menanggapi rencana tersebut, Iding menyampaikan bahwa BEI akan berkomunikasi secara intensif dengan MSCI untuk mengetahui alasan dan indikator yang melatarbelakangi usulan perubahan klasifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa proses konsultasi belum menghasilkan keputusan final. MSCI membuka periode konsultasi hingga April 2027, sementara keputusan mengenai klasifikasi pasar dijadwalkan pada Juni 2027. Rentang waktu tersebut menjadi kesempatan bagi otoritas Indonesia untuk menunjukkan perkembangan reformasi yang telah dijalankan.
Menurut Iding, penguatan transparansi informasi, integritas pasar, dan kemudahan investasi menjadi bagian dari agenda reformasi untuk meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia. BEI akan memperkuat penyediaan bukti mengenai efektivitas reformasi pasar modal, termasuk dampaknya terhadap perilaku pasar dan akses investor terhadap informasi yang memadai. Keterbukaan data yang berkualitas diharapkan membantu investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Iding menilai kondisi fundamental pasar modal Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif, baik melalui nilai transaksi maupun pertumbuhan jumlah investor. Kinerja perusahaan tercatat juga menjadi bagian penting dalam menggambarkan keadaan pasar domestik. Ia menekankan bahwa perhatian MSCI terutama berkaitan dengan kualitas tata kelola dan kelayakan investasi, sehingga persoalan tersebut perlu ditangani melalui perbaikan sistematis tanpa mengabaikan potensi ekonomi nasional.
Sejalan dengan langkah BEI, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan bahwa masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. OJK melanjutkan penguatan pengawasan, konsistensi penegakan hukum, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan sebagai bagian dari reformasi integritas pasar modal. OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) juga akan melanjutkan komunikasi konstruktif dengan penyedia indeks global dan investor institusi guna menyampaikan perkembangan reformasi sekaligus memperoleh masukan untuk perbaikan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengumuman MSCI muncul lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, sedangkan tekanan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar. Airlangga berharap investor mampu membedakan gejolak psikologis pasar dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Ia juga mempertanyakan alasan lembaga pemeringkat lain tidak menyampaikan persoalan serupa serta menyoroti penetapan tenggat waktu reformasi oleh MSCI yang dinilai perlu dijelaskan secara lebih terperinci.
Airlangga menambahkan, pemerintah akan mencermati tuntutan MSCI, khususnya mengenai pelaksanaan regulasi dan kejelasan tahapan reformasi pasar modal. Pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan BEI untuk memastikan tahapan reformasi terlaksana secara terukur dan perkembangannya dapat dipantau oleh investor domestik maupun asing. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BEI untuk mendorong langkah konkret yang dilengkapi jadwal pelaksanaan terukur. Airlangga juga menyinggung pertemuan dengan pimpinan MSCI di Bangkok sebelum pengumuman tersebut dan mempertanyakan mengapa persoalan itu tidak dibahas secara terbuka. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak ingin berprasangka buruk terhadap lembaga penyedia indeks tersebut.
Di tengah tekanan pasar, pemerintah juga perlu memastikan bahwa capaian pembangunan selama setahun terakhir tetap menjadi bagian dari penilaian ekonomi nasional, termasuk penguatan agenda hilirisasi, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, perluasan program sosial, dan upaya menjaga aktivitas ekonomi. Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pergerakan indeks saham jangka pendek, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya tahan ekonomi. Capaian pembangunan dan penguatan pasar modal dapat saling mendukung melalui penyajian data yang terukur, tata kelola yang baik, dan kesinambungan reformasi.
Pada akhirnya, koreksi IHSG sebaiknya dipandang sebagai peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembenahan pasar modal, bukan sebagai satu-satunya tolok ukur kesehatan ekonomi Indonesia. Pemerintah, BEI, dan OJK perlu membuktikan komitmen melalui transparansi, penegakan hukum, keterbukaan informasi, serta kepastian pelaksanaan reformasi. Dengan langkah yang terarah dan komunikasi yang terbuka, Indonesia memiliki kesempatan untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Pasar Modal
