Oleh: Dhita Karuniawati )*
Upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin menunjukkan kemajuan melalui reformasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembaruan kebijakan tersebut tidak hanya menjadi langkah administratif dalam pengelolaan data perkreditan nasional, tetapi juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah.
Selama ini, akses masyarakat terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kerap menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala yang banyak dikeluhkan adalah adanya catatan kredit bernilai kecil di dalam SLIK yang tetap memengaruhi proses penilaian kelayakan calon debitur. Padahal, tidak sedikit masyarakat yang telah melunasi kewajibannya atau hanya memiliki tunggakan dalam nominal sangat kecil sehingga tidak lagi mencerminkan kemampuan finansial mereka secara keseluruhan.
Menjawab tantangan tersebut, OJK melakukan optimalisasi SLIK dengan menghadirkan sejumlah pembaruan penting. Kebijakan ini mencakup percepatan pembaruan data kredit yang telah dilunasi menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Selain itu, informasi debitur yang ditampilkan kini menerapkan ambang batas nominal di atas Rp1 juta sehingga data yang digunakan dalam proses analisis kredit menjadi lebih proporsional dan relevan. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sistem informasi perkreditan nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa optimalisasi SLIK merupakan komitmen OJK dalam meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan pembiayaan agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, penyempurnaan sistem tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan keuangan formal. Ia juga menilai bahwa informasi debitur yang lebih akurat, mutakhir, dan relevan akan membantu lembaga jasa keuangan menyalurkan pembiayaan secara lebih cepat sekaligus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
Reformasi tersebut memiliki arti strategis bagi keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Program yang bertujuan meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat membutuhkan ekosistem pembiayaan yang mampu menjangkau calon penerima manfaat secara lebih luas. Apabila sistem informasi kredit mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi debitur, maka proses pengajuan KPR subsidi dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengurangi kualitas penilaian risiko.
Sebelumnya, pemerintah bersama OJK juga telah menyepakati bahwa masyarakat yang memiliki catatan kredit dalam SLIK dengan nominal di bawah Rp1 juta tetap dapat mengajukan KPR subsidi. Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini terkendala oleh catatan kredit bernilai kecil meskipun secara ekonomi telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat karena membuka kembali kesempatan memperoleh rumah subsidi bagi warga yang sebelumnya terkendala oleh catatan kredit bernilai kecil. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi dan pembahasan yang intensif antara Kementerian PKP dengan OJK hingga akhirnya memperoleh kesepakatan bersama. Menurutnya, pelonggaran aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.
Optimalisasi SLIK juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi industri jasa keuangan. Dengan pembaruan data pelunasan yang berlangsung lebih cepat, lembaga pembiayaan dapat memperoleh informasi debitur secara real time sehingga proses verifikasi menjadi lebih efisien. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat persetujuan kredit, mengurangi hambatan administratif, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh bank maupun lembaga pembiayaan lainnya.
Bagi masyarakat, reformasi ini menghadirkan kepastian bahwa riwayat kredit akan diperbarui dalam waktu yang lebih singkat setelah kewajiban diselesaikan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus menunggu terlalu lama agar status pelunasannya tercermin dalam sistem ketika hendak mengajukan pembiayaan baru. Perubahan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen karena memastikan data yang digunakan oleh lembaga keuangan selalu mutakhir dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Di sisi lain, kebijakan ini tetap menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dengan prinsip prudential banking. Reformasi SLIK bukan berarti melonggarkan seluruh persyaratan kredit, melainkan menyempurnakan kualitas informasi yang digunakan dalam proses analisis. Lembaga jasa keuangan tetap memiliki kewenangan melakukan penilaian terhadap kemampuan membayar, profil risiko, pendapatan, serta berbagai aspek lainnya sebelum memberikan persetujuan pembiayaan.
Data OJK menunjukkan bahwa SLIK saat ini telah dimanfaatkan oleh lebih dari dua ribu pelapor yang terdiri atas perbankan, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, hingga perusahaan modal ventura. Tingginya penggunaan sistem tersebut, yang mencapai rata-rata puluhan juta permintaan informasi debitur setiap bulan, menunjukkan bahwa SLIK telah menjadi infrastruktur penting dalam mendukung stabilitas sektor jasa keuangan nasional. Dengan penyempurnaan yang dilakukan, sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan kredit yang sehat sekaligus memperkuat pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM dan sektor perumahan.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
