JAKARTA Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan dokumen administrasi kepada berbagai instansi untuk mendapatkan layanan publik.
Kemudahan itu menjadi salah satu tujuan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI) yang disosialisasikan pemerintah.
UU yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 itu menjadi landasan untuk menyelaraskan penyelenggaraan data lintas instansi dan mengatasi fragmentasi informasi.
Sosialisasi digelar Kementerian PPN/Bappenas dan diikuti pimpinan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah secara daring.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, Satu Data Indonesia dan Pemerintah Digital bukan dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Ia mengibaratkan data sebagai minyak yang perlu diolah dan dipastikan kualitasnya sebelum dimanfaatkan.
Jika data adalah minyaknya, Pemerintah Digital merupakan jaringan yang mengalirkan manfaatnya kepada masyarakat, ujar Rini.
Menurut Rini, UU SDI memudahkan berbagi pakai data antarinstansi tanpa harus melalui nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama tersendiri.
Syaratnya, pertukaran dilakukan dalam kerangka Satu Data Indonesia dan memenuhi standar keamanan serta klasifikasi data. Kemudahan itu, kata dia, harus dirasakan pula oleh masyarakat.
Kita ingin bergerak menuju prinsip once-only, agar masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan data yang sama ketika mengakses layanan pemerintah, ungkapnya.
Senada, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut tugas utama kementeriannya adalah keterhubungan sistem.
Ia menjelaskan, interoperabilitas menjadi prasyarat agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan.
Hal itu didukung Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Pusat Data Nasional, dan Jaringan Intra Pemerintah.
Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat, kata Meutya.
Meutya menegaskan, keterhubungan tidak berarti seluruh basis data dipusatkan pada satu instansi.
Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas kualitas data masing-masing, dan kemudahan pertukaran data tidak boleh mengabaikan kedaulatan data serta perlindungan privasi masyarakat.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan data yang tersebar dari Aceh sampai Papua, mulai dari data kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.
Agar menjadi kekuatan bangsa, data itu perlu dikelola secara terpadu, cepat, dan akurat sebagai rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, hingga penyaluran bantuan sosial.
Data bukan hanya milik sistem pemerintah. Data adalah kekayaan strategis bangsa, data adalah kekayaan masa depan kita, tegas Rachmat.
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan, keberhasilan Satu Data Indonesia diukur dari kebijakan yang lebih tepat, pelayanan publik yang lebih baik, dan manfaat pembangunan yang merata menuju Indonesia Emas 2045.
