PAPUA — Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyusul rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Agenda tersebut disebut berkaitan dengan pertemuan International Parliament for West Papua (IPWP).
Rencana kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah pihak di Vanuatu, antara lain Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, dan Vanuatu National Council of Women. Pemerintah Vanuatu disebut siap menjadi tuan rumah agenda yang dikaitkan dengan upaya menyatukan suara masyarakat West Papua.
Tokoh pemuda Papua Max Abner Ohee menilai masyarakat perlu memahami bahwa narasi yang dibawa kelompok tertentu tidak serta-merta mencerminkan keseluruhan aspirasi masyarakat Papua. Menurutnya, status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum dan sejarah yang jelas.
“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat,” ungkap Max Abner Ohee.
Ia menilai masyarakat Papua memiliki kepentingan yang lebih luas, terutama berkaitan dengan pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda. Karena itu, setiap informasi mengenai Papua perlu disikapi secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Sementara itu, tokoh Papua sekaligus Ondofolo Yanto Eluay menyoroti penggunaan isu hak asasi manusia dalam narasi yang berkembang mengenai Papua. Ia berpandangan bahwa masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan pembangunan di Papua.
“Isu-isu Pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” ujar Yanto Eluay.
Menurut Yanto, pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi menjadi bagian penting dalam memperkuat masa depan masyarakat Papua. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menerima informasi tanpa memahami konteks dan sumbernya.
Pandangan mengenai pentingnya masa depan generasi muda turut disampaikan tokoh adat dari Keerom Herman Yoku. Ia mengajak seluruh pihak memberikan perhatian terhadap pendidikan dan berbagai program yang dapat meningkatkan kualitas generasi muda Papua.
“Kepada seluruh masyarakat Papua, mari kita jaga selalu NKRI demi kelangsungan anak cucu kita,” ujar Herman Yoku.
Para tokoh tersebut menilai masyarakat Papua perlu tetap menjaga ketenangan dan persatuan dalam menyikapi berbagai perkembangan politik terkait Papua. Penguatan pendidikan, pembangunan, dan penyampaian informasi secara bertanggung jawab dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat memperlebar perbedaan. (*)
