Oleh: Yusuf Rinaldi
Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki fase penting menjelang operasional secara luas. Setelah pembangunan fisik ribuan koperasi dilakukan di berbagai daerah, pemerintah kini menempatkan proses verifikasi dan validasi (verval) sebagai tahapan utama untuk memastikan kesiapan kelembagaan, sarana, dan tata kelola. Tahap ini menunjukkan bahwa pengembangan koperasi desa tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga menempatkan aspek akuntabilitas dan pengawasan sebagai fondasi agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa hingga pertengahan September 2026, sebanyak 7.028 koperasi telah memasuki proses verifikasi dan validasi dari total 17.288 koperasi yang fisiknya dinyatakan siap berdasarkan pendataan PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurutnya, proses tersebut dilakukan oleh tim di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan setiap koperasi memenuhi standar sebelum beroperasi. Hasil verifikasi nantinya menentukan status koperasi, yakni layak beroperasi, layak dengan catatan, atau belum layak beroperasi.
Pendekatan bertahap ini penting dipahami sebagai mekanisme pengendalian kualitas. Dalam program pembangunan berskala besar, percepatan sering kali berhadapan dengan tantangan menjaga standar pelaksanaan di lapangan. Karena itu, verifikasi dan validasi menjadi instrumen untuk memastikan investasi negara yang telah dikeluarkan benar-benar menghasilkan unit usaha yang produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Data Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa dari sekitar 83 ribu badan hukum koperasi yang telah dibentuk, pembangunan fisik yang telah terealisasi mencapai lebih dari 23 ribu unit. Pemerintah menargetkan sekitar 30 ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.288 koperasi ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober. Target tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat agar ekspansi koperasi tidak hanya mengejar jumlah unit, tetapi juga memperhatikan kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, barang pendukung, serta mekanisme usaha.
Salah satu aspek penting dalam program ini adalah penerapan sistem pengawasan berlapis. Setelah proses verifikasi lapangan dilakukan, hasilnya akan ditinjau kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peninjauan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar serah terima bangunan kepada desa sekaligus acuan pembayaran pembangunan kepada bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan demikian, hasil pemeriksaan teknis memiliki keterkaitan langsung dengan aspek administrasi, aset, dan pembiayaan program.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung proses tersebut. Menurutnya, kepala desa perlu memberikan persetujuan agar verifikasi lapangan dapat dilakukan oleh tim gabungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, BPKP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Persetujuan kepala desa diposisikan sebagai dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan, bukan sebagai pernyataan bahwa bangunan telah sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.
Keterlibatan banyak lembaga menunjukkan bahwa pengawasan Koperasi Merah Putih dirancang tidak bertumpu pada satu institusi saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawas, hingga pemerintah desa memiliki fungsi masing-masing dalam memastikan kualitas hasil pembangunan. Jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap bangunan, peralatan, kendaraan, atau fasilitas pendukung lainnya, temuan tersebut dapat dicatat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pelaksana. Pola ini menjadi penting karena skala pembangunan yang besar membuat proses pengawasan membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Dari sisi pemerintah desa, proses tersebut juga berkaitan dengan kesiapan koperasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi memperkuat perekonomian desa karena aset koperasi akan menjadi bagian dari kepemilikan desa. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian pendapatan koperasi direncanakan masuk ke Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga keberadaan koperasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kapasitas ekonomi dan pembangunan desa.
Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui penyiapan sumber daya manusia. Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 28.626 manajer telah direkrut dan dilatih untuk mendukung operasional KDKMP. Penempatan manajer akan dilakukan setelah proses administrasi dan serah terima koperasi selesai. Ketersediaan pengelola menjadi faktor penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bangunan, tetapi juga kemampuan menjalankan usaha, mengelola keuangan, membangun jaringan pemasaran, serta memastikan kegiatan koperasi memberikan manfaat kepada anggota.
Dalam perspektif ekonomi, tahapan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berlapis merupakan bagian penting dari tata kelola program. Pengawasan yang ketat memang membutuhkan koordinasi dan waktu, tetapi dapat membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian pembangunan, inefisiensi, serta persoalan administrasi pada tahap berikutnya. Bagi program dengan cakupan hingga puluhan ribu unit dan wilayah yang luas, kualitas pengawasan akan menentukan apakah pembangunan fisik dapat benar-benar diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
Karena itu, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak semata diukur dari jumlah bangunan yang selesai atau jumlah koperasi yang mulai beroperasi. Indikator yang tidak kalah penting adalah kesiapan pengelola, kualitas sarana, kepastian tata kelola, kesehatan kegiatan usaha, serta kemampuan koperasi menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi
