Oleh: Aziz Rahman*)
Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul.
Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama.
Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras.
Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Yang juga patut dicatat, pendekatan ini menempatkan pembangunan fisik sebagai bagian dari strategi sosial yang lebih luas. Sekolah yang layak harus diikuti tata kelola yang baik, guru yang siap, dan pendampingan keluarga agar manfaat kebijakan tidak berhenti ketika siswa meninggalkan ruang kelas.
Rangkaian perkembangan itu memperlihatkan benang merah Asta Cita: membangun manusia Indonesia tidak cukup melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi membutuhkan investasi serius pada pendidikan, perlindungan sosial, dan pemerataan kesempatan. Sekolah Rakyat menghubungkan ketiganya dalam satu kebijakan yang menyasar keluarga paling rentan sekaligus menyiapkan lingkungan belajar berasrama, pembinaan karakter, serta akses pendidikan yang bermutu.
Tentu, tantangan pelaksanaan tetap ada, mulai dari kesiapan infrastruktur, kualitas layanan hingga kesinambungan pendidikan setelah siswa lulus. Namun, tantangan tersebut justru harus dijawab dengan pengawasan, evaluasi, dan kolaborasi pusat-daerah, bukan dengan meragukan tujuan besarnya. Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa negara memilih hadir dan bekerja untuk membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak Indonesia.
Jika konsistensi ini dijaga, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu warisan kebijakan penting pemerintahan Prabowo, sebuah investasi jangka panjang untuk memastikan kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada akhirnya, keberhasilan Asta Cita akan terasa ketika semakin banyak anak Indonesia memperoleh pendidikan layak, berani bercita-cita tinggi, dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengangkat masa depan keluarganya. Di titik itulah, negara benar-benar hadir membangun manusia Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
