JAKARTA – Penerapan sistem grading atau penilaian bertahap terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi langkah strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan keamanan pangan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr. Hilmi Rahman Ibrahim, mengapresiasi langkah BGN membenahi operasional dapur SPPG melalui sistem penilaian berdasarkan kapasitas fasilitas dan kesiapan operasional.
Menurut Hilmi, grading merupakan bagian dari transformasi organisasi agar penyelenggaraan MBG berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Saya kira apa yang dilakukan oleh institusi BGN dengan grading, dengan semacam visi barunya dalam penataan organisasi, adalah bagian dari langkah-langkah atau upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik,” ujar Hilmi kepada awak media
Ia menilai, kepercayaan publik (public trust) menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pemerintah. Karena itu, peningkatan jumlah penerima manfaat harus diimbangi dengan kualitas pelayanan dan pengawasan yang memadai.
Dalam pelaksanaannya, BGN mulai memfokuskan penilaian terhadap dapur SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Penilaian mencakup kesiapan sarana dan prasarana, terutama fasilitas keamanan pangan. Kapasitas pelayanan setiap dapur juga disesuaikan dengan kemampuan fasilitas yang tersedia.
Pernyataan senada disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang menyampaikan bahwa pembenahan tersebut sejalan dengan upaya BGN memperbaiki rantai pasok dan pengadaan bahan pangan. Sudaryono menegaskan, manfaat ekonomi MBG harus dirasakan langsung oleh petani, peternak, koperasi, pedagang pasar, dan UMKM.
“Program MBG tidak boleh hanya menjadi pasar besar bagi para perantara. Kita ingin manfaat ekonomi dari program ini benar-benar dirasakan petani, peternak, koperasi, pedagang pasar, dan UMKM. Karena itu, rantai pasok harus dibenahi dan pengawasan pengadaan bahan pangan harus diperketat agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga,” ujar Sudaryono.
Ia juga menyoroti praktik pengadaan bahan pangan berkualitas rendah demi mengejar keuntungan yang berpotensi merugikan penerima manfaat. Dengan jangkauan sekitar 58 juta penerima manfaat setiap hari dan dukungan 26.723 dapur, pembenahan operasional dan rantai pasok menjadi penting untuk menjaga kualitas program.
