Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan penilaian atau grading Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan di Pulau Jawa pada dapur yang melayani 2.500 penerima manfaat.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, grading menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penilaian tahap pertama menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih.
“Penilaian tahap pertama di Pulau Jawa dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan pada wilayah yang memiliki konsentrasi SPPG relatif tinggi,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Tysa menambahkan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG sejalan dengan kemampuan fasilitas yang dimiliki, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG.
“Grading ini tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” imbuhnya.
Salah satu aspek yang menjadi tolok ukur penilaian adalah ketersediaan dan kelayakan peralatan pendukung operasional dapur. Kompor dan chiller, misalnya, menjadi fasilitas penting untuk menentukan kemampuan SPPG dalam mengolah serta menangani makanan secara aman.
“Kapasitas pelayanan harus mempertimbangkan kemampuan riil dapur, termasuk kecukupan peralatan dan fasilitas penyimpanan bahan pangan,” lanjut Tysa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha menilai penerapan grading SPPG menjadi langkah strategis BGN untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus membuat pembinaan terhadap pengelola dapur lebih terarah.
“Penilaian dapur dapat membantu BGN memetakan berbagai persoalan operasional secara lebih terukur,” ujar Rahman.
Menurutnya, hasil grading tersebut dapat menjadi landasan bagi BGN untuk menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPPG. Hal ini memungkinkan identifikasi masalah dilakukan secara lebih akurat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
“Optimalisasi pembinaan dapur ini meliputi pemetaan masalah secara akurat, intervensi pembinaan yang akan lebih tepat sasaran, evaluasi efektivitas SOP, pembuatan standarisasi mutu, dan penyusunan materi pelatihan yang kontekstual,” ucapnya.
Adanya grading ini, BGN diharapkan dapat mengetahui aspek operasional yang perlu diperbaiki, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), mutu pelayanan hingga kompetensi pengelola dapur.
Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya BGN membangun sistem pelayanan yang lebih terstruktur, dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat. [*]
