Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk memperkuat perekonomian rakyat melalui penyerapan pangan lokal. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, kebutuhan pangan dalam program MBG membuka peluang pasar yang berkelanjutan bagi pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri makanan dan minuman.
“MBG ini adalah program strategis, bukan hanya bagi anak-anak kita yang menerima manfaat, melainkan juga bagi para pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta industri makanan dan minuman,” kata Sudaryono.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan peningkatan kebutuhan pangan untuk MBG dapat terhubung langsung dengan kapasitas produksi masyarakat. Karena itu, tata kelola rantai pasok terus diperhatikan agar distribusi lebih efisien, produsen memperoleh keuntungan layak, dan bahan pangan yang digunakan tetap berkualitas.
“Bagaimana antara pertanian dengan MBG ini betul-betul bisa dekat. Tidak perlu ada tengkulak atau makelar di tengah. Kita ingin petaninya senang, peternaknya mendapatkan keuntungan, dan MBG-nya memperoleh bahan pangan dengan kualitas yang baik,” paparnya.
Sudaryono menegaskan rantai distribusi yang terlalu panjang dapat meningkatkan biaya sehingga perlu ditata secara transparan dan terkendali. “Prinsipnya, rantai ini tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, biayanya juga tinggi. Kalau bisa, lebih cepat dan harus bisa dikontrol, yang memproduksi harus untung, kemudian yang membeli juga tidak boleh rugi. Di situlah peran negara,” ucapnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyampaikan bahwa penguatan rantai pasok lokal juga dilakukan melalui integrasi digital dalam program MBG. Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan MBG 2.0, termasuk melalui Loka MBG dan pemberdayaan tenaga Patriot Gizi.
“Hadirnya Loka MBG mengintegrasikan rantai pasok lokal secara digital, cepat dan efisien,” ujar Tysa.
Di daerah, dampak ekonomi program mulai dirasakan pelaku usaha pangan. Koordinator BGN Kabupaten Lebak, Mujiburohman, menyebut peningkatan kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut memperluas permintaan sayuran, tahu, dan tempe.
“Keberadaan program MBG ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Terutama dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan,” ungkap Mujiburohman.
Ia menambahkan, operasional dapur SPPG juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan secara ekonomi. Pemerintah berharap penyerapan pangan lokal dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan gizi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah. (*)
