*) Oleh : Muhammad Ofan Ramadhan
Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai bagian dari upaya menghentikan praktik pembakaran lahan yang berulang setiap tahun. Langkah tersebut dilakukan melalui penerapan sanksi administratif, proses pidana terhadap perorangan dan korporasi, pencabutan perizinan, hingga kewajiban pemulihan lingkungan. Konsistensi penindakan dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan pemegang izin bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan yang berada dalam kewenangannya.
Penguatan penegakan hukum menjadi perhatian pemerintah seiring ditemukannya kebakaran di sejumlah wilayah konsesi perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 2 November 2026 menyampaikan bahwa tim investigasi sedang melakukan verifikasi terhadap lokasi kebakaran yang berada di area konsesi 335 perusahaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam pengelolaan lahan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa seluruh lokasi kebakaran perlu diverifikasi satu per satu karena memiliki karakteristik dan luas terdampak yang berbeda. Hasil pemeriksaan lapangan menjadi dasar untuk menentukan pihak yang harus bertanggung jawab serta jenis tindakan hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan tersebut diperlukan agar penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada keberadaan titik api, tetapi juga didukung bukti mengenai penyebab dan tanggung jawab pengelola lahan.
Perkembangan penindakan juga terlihat dari data pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dalam konferensi pers pada 9 November 2026. Berdasarkan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri, tercatat sebanyak 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi terkait perkara Karhutla. Data tersebut menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga mengarah pada pertanggungjawaban badan usaha.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan terdapat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare. Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Sanksi tersebut terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, sebanyak 120 subjek hukum masih berada dalam proses penanganan tindak pidana oleh Kementerian Kehutanan.
Dudung Abdurachman juga menegaskan bahwa hak guna usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan merupakan hak mutlak yang dapat digunakan tanpa memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin. Ia juga mendorong kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
Langkah penegakan hukum terhadap korporasi kembali diperkuat melalui pengumuman pemerintah pada 10 November 2026 mengenai rencana pencabutan hak atas tanah milik delapan perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan. Total luas hak atas tanah yang akan dicabut tersebut mencapai lebih dari 42.000 hektare. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menjelaskan bahwa tiga perusahaan akan dikenai pencabutan penuh karena lebih dari separuh areal konsesinya terbakar dan dinilai memiliki persoalan dalam upaya pencegahan kebakaran berulang.
Selain pencabutan penuh, pemerintah juga merencanakan pencabutan sebagian hak atas tanah pada perusahaan lain serta tidak memperpanjang HGU yang telah berakhir. Tiga perusahaan lainnya yang memiliki perizinan perkebunan tidak akan diberikan hak atas tanah setelah ditemukan kejadian kebakaran di areal konsesinya. Pemerintah juga masih melakukan peninjauan terhadap tiga perusahaan tambahan dengan total luas konsesi lebih dari 11.000 hektare. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perizinan menjadi instrumen penting untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan lahan secara bertanggung jawab.
Di sektor kehutanan, penegakan hukum juga diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi hingga pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan usaha. Kementerian Kehutanan pada 30 Oktober 2026 menetapkan dua perusahaan, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Karhutla. Penetapan tersebut merupakan bagian dari penanganan 120 perkara Karhutla oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menyampaikan bahwa penanganan perkara terus diperkuat melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi dapat dikembangkan ke proses pidana apabila ditemukan unsur dan bukti yang memenuhi ketentuan hukum. Penindakan terhadap korporasi juga menjadi bagian dari upaya menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan skala usaha maupun asal modal perusahaan.
Melalui penegakan hukum yang konsisten, pemerintah diharapkan dapat membangun efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah terulangnya kebakaran pada kawasan yang sama. Penghentian Karhutla tidak cukup dilakukan melalui pemadaman ketika api muncul, tetapi membutuhkan kepastian hukum, pengawasan perizinan, pertanggungjawaban korporasi, dan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjadi instrumen utama untuk melindungi kawasan hutan, mengurangi dampak kabut asap, serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
)* Penulis adalah Pegiat Media sekaligus Pemerhati Kebijakan Nasional
