Jakarta – Pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menindak pihak perorangan maupun korporasi yang diduga terlibat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan kawasan hutan dan lahan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah kebakaran berulang yang berdampak pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyampaikan, hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 SPDP terhadap perorangan serta 93 SPDP terhadap korporasi.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terus berjalan, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan harus terus diperkuat,” ujar Dudung.
Selain proses pidana, pemerintah juga melakukan pengawasan dan penindakan administratif. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi memiliki area terbakar dalam wilayah konsesi dengan luas mencapai 33.514,01 hektare.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Dudung meminta kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pendataan maupun pemeriksaan, tetapi harus menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas.
Sejalan dengan langkah tersebut, Kabareskrim Polri Irjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan bahwa Polri telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan karhutla.
Empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang berasal dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
“Terhadap korporasi, kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektare, dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi. Ini bukan perorangan, tetapi 20 tersangka korporasi,” ujar Asep.
Penindakan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab hukum juga melekat pada badan usaha, bukan hanya individu di lapangan. Pemerintah terus mendorong koordinasi lintas lembaga agar penanganan perkara, pengawasan konsesi, dan pemulihan lingkungan berjalan beriringan.
Dengan kepastian penegakan hukum dan pengawasan berkelanjutan, pengelolaan hutan dan lahan diharapkan semakin bertanggung jawab serta risiko karhutla dapat ditekan. (*)
