Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penegakan hukum terhadap pelaku, pengawasan kawasan konsesi, serta kewajiban pemulihan ekosistem pada lahan terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang bertanggung jawab dan mencegah kebakaran berulang.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mendorong penguatan regulasi agar penindakan terhadap kejahatan lingkungan memiliki efek jera serta memberikan perlindungan lebih kuat terhadap kawasan hutan.
“Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” tegas Prabowo.
Arahan tersebut sejalan dengan langkah Kementerian Kehutanan yang memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Hingga Oktober 2026, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait karhutla, mulai dari pembekuan izin, paksaan pemulihan ekosistem, hingga pencabutan izin. Luas areal terbakar yang terkait dengan perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penanganan karhutla harus disertai pertanggungjawaban pihak yang terlibat, termasuk kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan. “Kami tidak akan berhenti pada pemadaman. Penegakan hukum dan pemulihan ekosistem harus berjalan beriringan,” kata Raja Juli.
Pengawasan juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi pemantauan titik panas, pemetaan kawasan terbakar, dan pemeriksaan lapangan. Integrasi data spasial dengan informasi perizinan diharapkan membantu aparat mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab serta mempercepat proses penindakan.
Selain itu, pemulihan ekosistem menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran kembali terjadi. Rehabilitasi kawasan terdampak, pemulihan fungsi lahan, dan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan hutan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
Melalui penegakan hukum, pengawasan berbasis teknologi, dan pemulihan lingkungan, pemerintah mendorong penanganan karhutla yang menyeluruh. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk menjaga kelestarian hutan serta melindungi lingkungan bagi generasi mendatang. (*)
