Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang sistem pengelolaan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengatur kembali komponen biaya operasional dapur serta mekanisme insentif bagi para mitra, sehingga kualitas MBG tetap terjaga.
Langkah strategis ini dirancang untuk mendorong efisiensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban anggaran negara, sekaligus menjaga standar mutu pelayanan gizi kepada masyarakat tetap optimal.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa langkah strategis ini diambil guna memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Efisiensi dilakukan untuk memastikan anggaran program digunakan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sudaryono.
BGN komitmen untuk fokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari gizi yang kita berikan.
Melalui penyesuaian insentif dapur dan efisiensi operasional ini, BGN ingin menciptakan ekosistem pelayanan gizi yang sehat, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tegasnya.
Sudaryono juga mengatakan BGN telah mengembalikan tambahan Rp160 miliar ke kas negara setelah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta hasil pemeriksaan internal.
“Penelusuran penggunaan anggaran akan terus dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dana publik dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan program dalam jangka panjang, mengingat skala distribusi makanan bergizi yang masif bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
BGN juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra pengelola dapur di daerah.
Langkah pembenahan ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan program prioritas nasional tersebut. [-RWA]
