Jayapura – Pemerintah terus memperkuat dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dengan mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan pengadaan bahan pangan dari petani lokal. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan memperkuat kemandirian pangan daerah.
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Arie Satria, mengatakan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diperlukan agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi melalui hasil produksi masyarakat setempat.
Menurut Arie, pemerintah daerah perlu memastikan pengelola SPPG menjalin kemitraan dengan petani lokal sehingga potensi pertanian Papua dapat terserap secara optimal.
“Jadi yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal,” ujar Arie dalam kegiatan monitoring pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua, Kamis (5/11).
Ia menegaskan, kebutuhan pangan dalam program MBG harus menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah,” katanya.
Arie juga berharap Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Satgas Pengawasan MBG dapat memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota serta memberikan pemahaman kepada pengelola SPPG mengenai pentingnya penggunaan bahan pangan lokal.
Optimalisasi rantai pasok pangan daerah berpotensi memberikan kepastian pasar bagi petani, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Perputaran ekonomi juga dapat dirasakan pelaku UMKM, pedagang, dan sektor distribusi pangan.
Selain itu, pemanfaatan hasil pertanian lokal diharapkan membantu menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi.
Dengan demikian, MBG menjadi wujud pembangunan yang menghadirkan manfaat secara lebih luas. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diharapkan menjadikan Papua tidak hanya sebagai penerima manfaat pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai daerah yang mampu memperkuat produksi pangan dan menggerakkan ekonomi melalui potensi masyarakatnya sendiri.
