Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan pihaknya memperkuat pembenahan tata kelola melalui kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindak lanjut rekomendasi pengawasan kelembagaan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Keterlibatan personel KPK yang diperbantukan di BGN diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mencegah potensi penyimpangan”, ujar Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari saat ditemui awak media di Jakarta.
Menurutnya, BGN akan terus memperkuat sistem pengawasan dengan terus berkolaborasi bersama KPK guna memastikan keberlangsungan program MBG dapat berjalan dengan baik.
“Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan transparansi pelaksanaan program MBG”, tuturnya.
Agustina Arumsari menambahkan penugasan dua personel dari KPK mulai efektif pada pekan kedua November 2026. Kehadiran personel tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem kelembagaan yang lebih baik, sekaligus memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program.
Rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti sambil terus membenahi dan menyusun tata kelola internal agar ke depan tidak terjadi permasalahan seperti sebelumnya. Hal yang paling utama adalah bagaimana program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh penerima manfaat,” katanya.
Ia menjelaskan, BGN juga akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah diberikan KPK sebagai bagian dari langkah evaluasi dan perbaikan kelembagaan secara berkelanjutan, termasuk melalui pembenahan sistem internal agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari permasalahan serupa di kemudian hari.
Lebih lanjut Agustina Arumsari mengungkapkan kedua personel tersebut akan menjadi bagian dari pegawai BGN melalui mekanisme penugasan. BGN juga akan terus membangun sinergi antarkementerian dan lembaga, mengingat pelaksanaan MBG membutuhkan dukungan serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
“Melalui penguatan tata kelola internal dan kolaborasi lintas lembaga, BGN berkomitmen memastikan program MBG berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat”, tegasnya.
Untuk diketahui, kedua personel tersebut adalah Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, yang kini menjabat sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II di Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, serta Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi di Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
