JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmen pemerintah menertibkan praktik percaloan dan permainan harga dalam pengadaan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut bertujuan melindungi petani, peternak, serta memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
Sudaryono menyoroti potensi penyimpangan dalam rantai pasok, termasuk pembelian bahan pangan berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah penggunaan telur dengan mutu kurang baik oleh sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, pembenahan tata kelola pengadaan menjadi penting mengingat besarnya cakupan program MBG. BGN mencatat lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi, dengan dukungan 26.723 dapur terverifikasi serta 80.315 pemasok lokal. Sebanyak 82,83 persen pemasok tersebut merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk memperkuat transparansi, BGN mengembangkan platform digital Loka MBG yang dirancang menghubungkan kebutuhan dapur dengan petani, peternak, koperasi, dan asosiasi produsen secara langsung.
“Kami ingin membangun marketplace-nya MBG, kami namakan Loka MBG. Yang masuk ke dalam marketplace ini adalah asosiasi dan koperasi petani serta peternaknya langsung, dan dijual dengan harga acuan pemerintah,” kata Sudaryono.
Penerapan harga acuan diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasar, sehingga produsen tidak dirugikan ketika harga komoditas turun, sementara pengadaan tetap terkendali saat harga meningkat.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Satuan Tugas MBG Sulawesi Barat menekankan pentingnya pembelian bahan pangan dari produsen dan pedagang setempat.
Perwakilan Sekretaris Satgas MBG Sulawesi Barat, Sofiawati Sofyan, menyatakan pemerintah daerah berperan memperkuat akses pelaku usaha lokal terhadap kebutuhan pengadaan dapur MBG.
“Peran pemerintah hadir untuk itu, melakukan advokasi, melakukan penguatan. Supaya petani kita, pengusaha kita yang sifatnya lokal, tetap bisa terakomodir di SPPG ini,” ujarnya.
Pembenahan tersebut diharapkan menjadikan MBG bukan hanya instrumen pemenuhan gizi, melainkan juga penggerak ekonomi lokal melalui pengadaan pangan yang transparan, adil, dan mengutamakan keamanan serta kualitas makanan bagi seluruh penerima manfaat. (*)
