Oleh: Binnar Majatharo *)
Setiap bulan Agustus, Indonesia memiliki suasana yang khas. Bendera merah putih bermunculan di gang-gang kecil, perlombaan sederhana digelar di kampung, anak-anak berlari membawa hadiah, dan masyarakat berkumpul dalam suasana yang lebih cair. Peringatan kemerdekaan, pada dasarnya, bukan sekadar seremoni kenegaraan. Ia adalah ruang sosial tempat bangsa ini mengingat bahwa kita dibentuk oleh pengalaman bersama, luka bersama, dan harapan bersama.
Karena itu, menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, ketenangan sosial menjadi sesuatu yang patut dijaga. Bukan karena masyarakat harus berhenti kritis, melainkan karena kritik dan kegembiraan kebangsaan tidak harus saling meniadakan. Demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pandangan, tetapi demokrasi juga membutuhkan tanggung jawab agar perbedaan itu tidak berubah menjadi provokasi, kekerasan, atau ketakutan yang justru merugikan masyarakat luas.
Ketua Bidang Organisasi Serumpun Syarikat Islam, Muhammad Nur Ohoitenan, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada narasi, berita, maupun flyer ajakan kerusuhan yang belum terverifikasi. Menurutnya, masyarakat perlu tetap tenang, kritis, dan memastikan kebenaran informasi sebelum meneruskannya. Pesan ini penting, sebab di era media sosial, keresahan dapat menyebar jauh lebih cepat daripada fakta.
Dampaknya tidak berhenti pada psikologi publik. Muhammad Nur Ohoitenan juga mengingatkan bahwa persepsi ketidakstabilan dapat memengaruhi aktivitas ekonomi. Ketika masyarakat takut, konsumsi dapat tertahan. Pelaku usaha memilih menunggu. Sektor perdagangan, UMKM, transportasi, pariwisata, bahkan investasi dapat ikut terdampak. Dengan kata lain, sebuah rumor yang tidak benar dapat memiliki konsekuensi nyata.
Dari sudut pandang sosiologi, masyarakat hidup bukan hanya dari aturan formal, tetapi juga dari kepercayaan. Ketika kepercayaan sosial terganggu oleh disinformasi dan provokasi, ruang publik menjadi rapuh. Sebaliknya, ketika masyarakat mampu memilah informasi dan menahan diri dari reaksi berlebihan, kohesi sosial akan menguat.
Pemerintah sendiri menunjukkan keinginan agar perayaan kemerdekaan tahun ini benar-benar dekat dengan rakyat. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Istana menyiapkan kejutan dan sejumlah konsep berbeda untuk perayaan HUT ke-81 RI, agar masyarakat dapat menyaksikan upacara dengan lebih nyaman. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, telah menegaskan bahwa bulan kemerdekaan ingin dijadikan ruang partisipasi publik yang terbuka dan inklusif. Pemerintah tidak ingin HUT RI hanya menjadi seremoni elite, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat.
Semangat itu diterjemahkan melalui berbagai kegiatan publik, termasuk Pesta Rakyat di kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia, perlombaan tradisional, pertunjukan hiburan, hingga penyediaan makanan gratis. Pemerintah mendorong masyarakat menyemarakkan bulan kemerdekaan di lingkungannya masing-masing melalui kegiatan yang memperkuat kebersamaan, kreativitas generasi muda, ekonomi lokal, dan kepedulian sosial.
Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan semacam ini penting karena perayaan nasional tidak hanya memiliki fungsi simbolik. Ia juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat berkumpul dalam suasana aman, ekonomi lokal bergerak, interaksi sosial meningkat, dan rasa memiliki terhadap komunitas tumbuh kembali.
Di tengah berbagai isu mengenai potensi aksi unjuk rasa dan narasi kerusuhan, pemerintah juga telah memberikan kepastian bahwa situasi politik dan keamanan nasional tetap dijaga. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Bahkan, kritik disebut penting bagi jalannya pemerintahan. Namun pemerintah juga menegaskan batas yang jelas terhadap tindakan anarkistis, perusakan, maupun pembakaran fasilitas publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap informasi provokatif di media sosial yang berpotensi memicu demonstrasi dan kerusuhan selama Agustus 2026, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Posisi ini penting untuk dipahami secara proporsional. Hak menyampaikan pendapat adalah bagian dari demokrasi, tetapi hak tersebut tidak berdiri sendiri. Ia selalu berdampingan dengan hak masyarakat lain untuk bekerja, berdagang, bepergian, beribadah, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman. Karena itu, ajakan untuk menjaga ketenangan menjelang HUT RI bukanlah ajakan untuk membungkam kritik. Justru sebaliknya, kritik yang dilakukan secara damai dan bertanggung jawab akan memiliki legitimasi moral yang lebih kuat dibanding aksi yang berubah menjadi kekerasan dan merugikan warga.
Secara filosofis, kemerdekaan bukan hanya kebebasan untuk berbicara, tetapi juga kemampuan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Bangsa yang dewasa bukan bangsa yang selalu sepakat, melainkan bangsa yang mampu berbeda tanpa saling menghancurkan. Momentum HUT ke-81 RI seharusnya menjadi ruang untuk mengingat kembali hal sederhana itu. Kita boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh berbeda penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Tetapi kita tetap berbagi ruang hidup yang sama, nasib ekonomi yang saling terkait, dan masa depan kebangsaan yang sama.
Karena itu, menjaga Indonesia pada bulan kemerdekaan tidak memerlukan tindakan yang rumit. Cukup dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, tidak mudah terpancing provokasi, menghormati hak orang lain, serta ikut menciptakan suasana yang aman dan gembira di lingkungan masing-masing. Perayaan kemerdekaan akan kehilangan maknanya jika dipenuhi ketakutan. Sebaliknya, ketika masyarakat dapat merayakannya dengan tenang, tertib, dan penuh kegembiraan, kita sedang menunjukkan bentuk kemerdekaan yang paling nyata: kemampuan hidup bersama dalam perbedaan tanpa kehilangan persaudaraan.
*) Pemerhati Kebijakan Publik
